Jakarta,

Pengurus Besar Pelajar Islam Indonesia (PB PII) secara resmi menandatangani nota kesepahaman bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia di Operational Room Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum PB PII Amsal Alfian bersama Menteri Desa dan PDT RI Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa dan PDT RI Ahmad Riza Patria, serta Sekretaris Jenderal Kemendes PDT Taufik Madjid.

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan kapasitas generasi muda di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam keterangannya, Ketua Umum PB PII Amsal Alfian menyampaikan bahwa nota kesepahaman ini merupakan bentuk komitmen nyata organisasi pelajar untuk ikut berkontribusi dalam pembangunan nasional yang dimulai dari desa.

“PB PII memandang desa sebagai pusat kekuatan bangsa dan fondasi masa depan Indonesia. Karena itu, generasi muda harus hadir mengambil peran, baik dalam bidang pendidikan, kewirausahaan, pemberdayaan masyarakat, maupun penguatan karakter kebangsaan,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal PB PII Atqiya Fadhil Rahman menekankan bahwa fokus pembinaan pelajar di desa merupakan “DNA” pengabdian PII yang sudah berlangsung selama puluhan tahun. Ia menyoroti tradisi panjang PII dalam menggerakkan potensi pedesaan melalui program-program pengabdian masyarakat.

“Pembinaan pelajar di desa bukanlah hal baru bagi kami. Sejak dulu, PII konsisten melaksanakan agenda Perkampungan Kerja Pelajar (PKP) di berbagai pelosok desa di Indonesia. Maka, sinergi dengan Kemendes PDT ini sangatlah tepat untuk memperluas jangkauan pembinaan tersebut agar kader PII tidak hanya belajar di ruang kelas, tetapi juga menjadi motor penggerak transformasi sosial di perdesaan,” tegas Atqiya.

Ia menambahkan bahwa melalui kolaborasi ini, PII ingin memastikan bahwa pelajar di desa memiliki akses yang sama terhadap pengembangan kepemimpinan dan literasi digital demi menyongsong Indonesia Emas 2045.

Sementara itu, Menteri Desa dan PDT RI Yandri Susanto menegaskan bahwa pembangunan desa membutuhkan keterlibatan semua elemen bangsa, termasuk organisasi kepemudaan dan pelajar. Menurutnya, generasi muda memiliki energi, gagasan, dan semangat perubahan yang sangat dibutuhkan untuk menjadikan desa lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing.

Melalui kerja sama ini, PB PII dan Kemendes PDT diharapkan dapat menghadirkan berbagai program nyata, mulai dari pendidikan kepemudaan, penguatan ekonomi desa, literasi digital, hingga pembinaan sumber daya manusia yang berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal. (Rilis)

Kabupaten Tangerang, Banten

DPRD Kabupaten Tangerang menggelar Sidang Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025. Sidang tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud.

Ia menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi LKPJ merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Rekomendasi DPRD ini merupakan catatan strategis yang berisi saran, masukan, serta koreksi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Amud dalam sidang.

Ia menjelaskan, rekomendasi tersebut mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan DPRD memberikan evaluasi atas kinerja kepala daerah. Hasil evaluasi itu nantinya menjadi bahan penting dalam penyusunan kebijakan ke depan.

Menurutnya, rekomendasi yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki dampak langsung terhadap arah pembangunan daerah. Mulai dari perencanaan program, penyusunan anggaran, hingga pembentukan regulasi daerah dan kebijakan strategis kepala daerah.

Proses penyusunan rekomendasi tersebut, lanjut Amud, dilakukan melalui pembahasan intensif bersama seluruh perangkat daerah. Pembahasan berlangsung selama lima hari, dari tanggal 7 hingga 11 April 2026, dengan mengedepankan analisis yang komprehensif dan mendalam.

“Hasil pembahasan tersebut kami himpun secara detail untuk menjadi bahan rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Tangerang Tahun 2025, sebagai upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” jelasnya.

Meski memberikan sejumlah catatan, DPRD juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Tangerang dan seluruh perangkat daerah atas kinerja dan dedikasi dalam menjalankan program pembangunan.

“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras melaksanakan tugas dan fungsinya,” tambah Amud. (Rilis)

Kabupaten Tangerang, Banten

Pemerintah Kabupaten Tangerang mengambil langkah tegas terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang tidak disiplin selama penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).

Sanksi berupa pemotongan tunjangan kinerja (tukin) dan tambahan penghasilan pegawai (TPP) akan diberlakukan bagi ASN yang terbukti bolos kerja.

Kebijakan ini diambil sebagai upaya menjaga produktivitas dan integritas pelayanan publik meskipun sebagian pegawai bekerja secara fleksibel dari rumah.

Pemerintah daerah menegaskan bahwa WFH bukan alasan untuk menurunkan kinerja maupun mengabaikan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah menegaskan bahwa pengawasan terhadap ASN tetap dilakukan secara ketat melalui sistem absensi digital dan laporan kinerja harian.

Jika ditemukan pelanggaran, sanksi akan diberikan tanpa toleransi.

“WFH bukan berarti bebas dari kewajiban. Kami tetap memantau kehadiran dan kinerja ASN. Jika ada yang bolos atau tidak menjalankan tugasnya, maka tunjangan kinerja dan TPP akan dipotong sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, Intan juga mengimbau seluruh ASN untuk menjaga profesionalisme serta memanfaatkan teknologi secara optimal dalam menjalankan tugas.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin kerja serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik.

“Kebijakan pemotongan tukin dan TPP ini sekaligus menjadi peringatan bagi seluruh pegawai agar tetap bertanggung jawab, baik saat bekerja di kantor maupun dari rumah, jadi jangan marah. WFH diberlakukan tetapi pelayanan tidak boleh dibekukan,” pungkasnya. (Sly)

Kabupaten Tangerang, Banten

Dalam rangka memperingati Hari Kartini yang jatuh setiap tanggal 21 April, Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah menegaskan pentingnya peran perempuan dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Selain itu perempuan saat ini tidak hanya berperan dalam lingkup keluarga, tetapi juga memiliki kontribusi besar dalam berbagai sektor, seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, hingga pemerintahan.

peringatan Hari Kartini bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan dan perlindungan sosial.

Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah mengatakan sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kabupaten Tangerang terus mendorong penerapan kurikulum keputrian di sekolah-sekolah.

“Program ini bertujuan membekali siswi dengan pengetahuan dan keterampilan terkait kesehatan reproduksi, pengembangan karakter, serta kesiapan menghadapi tantangan sosial di era modern,” katanya.

Selain itu, Intan juga menambahkan pemerintah daerah juga tengah memperkuat layanan Trauma Healing Center bagi perempuan korban kekerasan.

“Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan pendampingan psikologis, pemulihan mental, serta bantuan hukum bagi korban agar dapat bangkit dan kembali berdaya,” ujarnya kembali.

Melalui peringatan Hari Kartini ini, diharapkan semangat perjuangan R.A. Kartini dapat terus menginspirasi perempuan Indonesia, khususnya di Kabupaten Tangerang, untuk terus berkarya dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. (Sly)

Tangerang, Banten

Kantor Regional I PT Angkasa Pura Indonesia (Injourney Airports) yang membawahi 4 Bandara yakni Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK), Bandara Internasional
Halim Perdana Kusuma (HLP), Bandara Huseinsastranegara (BDO) dan Bandara Internasional Kertajati (KJT).

Memastikan kesiapan penuh dalam melayani operasional keberangkatan jemaah haji tahun 1447H/2026. Dari keempat Bandara tersebut, 2 diantaranya ditetapkan sebagai Bandara Embarkasi Haji Utama yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) dan Bandara Internasional Kertajati
(KJT).

Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani 84 Kelompok Terbang (Kloter) keberangkatan dan kepulangan dengan jumlah calon jemaah haji asal Banten, DKI Jakarta, Bekasi dan Lampung sebanyak 35.264 jemaah, berlangsung mulai tanggal 22 April 2026 hingga 21 Mei 2026. Calon jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia (GA) dan Saudi Arabia Airlines (SV).

Terminal 2F difungsikan sebagai pusat layanan haji terintegrasi dengan fasilitas ruang tunggu
berkapasitas 3000 orang, sistem layanan penumpang terintegrasi serta memiliki masjid yang mampu menampung sekitar 1000 orang.

Bandara Internasional Soekarno-Hatta juga menjadi salah satu dari 4 bandara di Indonesia yang dilengkapi layanan Mecca Route, sebuah fasilitas fast track keimigrasian Arab Saudi. Mecca Route
memungkinkan jemaah haji menjalani pemeriksaan paspor di Bandara embarkasi Indonesia, bukan di bandara tujuan seperti Jeddah dan Madinah, sehingga proses kedatangan di Arab Saudi menjadi lebih cepat dan nyaman. Melalui sistem ini seluruh prosedur pemeriksaan paspor, perekaman biometric, hingga stempel visa diselesaikan di Indonesia, sehingga setibanya di Arab Saudi jemaah dapat langsung menuju bus jemputan tanpa perlu mengantri di loket imigrasi.

Sementara itu, di Bandara Internasional Kertajati akan melayani 40 Kelompok Terbang (kloter) keberangkatan dan kepulangan dengan total calon jemaah haji sebanyak 17.620 orang yang berasal dari Jawa Barat berlangsung mulai tanggal 22 April 2026 hingga 21 Mei 2026 menggunakan maskapai
Saudi Arabian Airlines (SV).

Pemberangkan Haji dari Bandara Internasional Kertajati menerapkan sistem embarkasi penuh, dimana seluruh proses keimigrasian termasuk cap paspor dilaksanakan sepenuhnya di Asrama Haji Indramayu sebelum jemaah menuju bandara. Dengan sistem ini, saat tiba di bandara, jemaah telah siap untuk terbang karena semua proses sudah selesai di Asrama Haji. Secara teknis bus yang mengangkut jemaah yang telah menyelesaikan proses oleh petugas imigrasi dan mendapatkan pengawalan resmi dari asrama haji hingga bandara.

Setibanya di bandara, jemaah masuk melalui sisi udara (airside) langsung menuju ruang tunggu. Beberapa area di terminal bandara disterilkan dengan penempatan petugas dan pemasangan q-line, sehingga pergerakan jemaah menuju
pesawat berlangsung tertib dan nyaman. (Humas)