Tangerang, Banten

Momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 dimanfaatkan Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan relaksasi berupa pembebasan denda administrasi kepada masyarakat.

Program tersebut mendapat respons positif dari masyarakat. Selama periode relaksasi, terjadi peningkatan pendapatan daerah yang mencapai 117 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Kebijakan pembebasan denda administrasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mendorong masyarakat memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah sekaligus meningkatkan penerimaan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang Dadan Gandana yang diwakili oleh Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, Zamzam Manohara mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan program relaksasi yang diberikan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-81.

“Dengan adanya relaksasi pembebasan denda administrasi ini, kami melihat respons masyarakat cukup tinggi. Hal ini turut mendorong peningkatan pendapatan daerah hingga 117 persen,” ujar Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang, Zamzam Manohara .

Program relaksasi diharapkan tidak hanya berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah, tetapi juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Pemerintah Kabupaten Tangerang pun mengimbau masyarakat agar memanfaatkan berbagai kemudahan dan program yang diberikan pemerintah daerah serta terus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Peningkatan pendapatan sebesar 117 persen ini sekaligus menjadi indikator bahwa kebijakan insentif dan relaksasi dapat menjadi salah satu strategi dalam mengoptimalkan penerimaan daerah, dengan tetap memberikan kemudahan bagi masyarakat. (Sly)

Tangerang, Banten

Dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tangerang menghadirkan layanan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) secara jemput bola bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Kegiatan ini menjadi salah satu upaya DPMPTSP Kota Tangerang untuk mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Melalui layanan jemput bola, warga tidak perlu datang langsung ke kantor pelayanan, tetapi dapat memperoleh pendampingan pengurusan NIB di lokasi kegiatan.

Petugas DPMPTSP memberikan pelayanan sekaligus pendampingan kepada masyarakat dalam proses pendaftaran dan penerbitan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS). Layanan tersebut ditujukan terutama bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar semakin mudah mendapatkan legalitas usahanya.

Kepala DPMPTSP Kota Tangerang Sugihharto Achmad Bagdja mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari semarak peringatan HUT ke-81 RI, tetapi juga merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan dekat dengan masyarakat.

“Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI kami manfaatkan untuk semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami ingin para pelaku usaha, khususnya UMKM, dapat memiliki legalitas usaha melalui NIB dengan proses yang mudah dan didampingi oleh petugas,” ujarnya.

Dengan adanya NIB, pelaku usaha memiliki identitas dan legalitas sebagai pelaku usaha serta dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan dan program pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.

DPMPTSP Kota Tangerang berharap layanan jemput bola ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya legalitas usaha sekaligus mendorong semakin banyak UMKM di Kota Tangerang untuk naik kelas.

Selain menghadirkan layanan pengurusan NIB, kegiatan tersebut juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kota Tangerang.

“Untuk UMK di Kota Tangerang sendiri ada 145.133, dan yang sudah memiliki NIB sebanyak 122.208. Pelayanan ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu zona barat, timur, tengah dan 1 pasar. Sisanya sekian persen belum memiliki kita lakukan jemput bola ini dalam rangka menyemarakan HUT Kemerdekaan RI ke 81 ujarnya kembali,” tutupnya.

Semangat kemerdekaan pun diwujudkan melalui pelayanan publik yang semakin dekat, mudah, dan bermanfaat bagi masyarakat. Dengan legalitas usaha yang semakin mudah diperoleh, diharapkan pelaku UMKM dapat berkembang dan turut memperkuat perekonomian Kota Tangerang. (adv)

Bandung, Jawa Barat

Anggota DPRD Kabupaten Bandung, H. Tarya Witarsya, S.Ag., melaksanakan kegiatan reses masa persidangan III tahun sidang 2025-2026. Rabu, 19/8/2026 di Kantor NU Kabupaten Bandung.

Hadir dalam kegiatan itu ketua DPAC Kecamatan Ciparay Anwar Nasihin, dan seluruh pengurus DPAC Ciparay. Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi wakil rakyat untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus menyerap berbagai aspirasi dan kebutuhan warga di daerah pemilihannya.

Dalam kegiatan reses tersebut, masyarakat menyampaikan beragam persoalan yang masih dihadapi di lingkungan masing-masing, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan sosial kemasyarakatan.

H. Tarya Witarsya menyampaikan bahwa reses merupakan bagian penting dari tugas dan fungsi anggota DPRD.

“Tugas itu pertama rapat dikantor, kedua reses atau turun menemui atau mengumpulkan, mengenai anggaran reses DPR RI 750 juta, Prov 75 JT DPRD Kab/Kota 40 itu pun untuk 500 peserta masyarakat,” katanya.

Melalui kegiatan ini, anggota dewan dapat mendengarkan secara langsung aspirasi masyarakat dan melihat berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

“Reses ini menjadi kesempatan bagi kami untuk turun langsung ke masyarakat, mendengarkan apa yang menjadi kebutuhan dan persoalan warga. Aspirasi yang disampaikan akan kami catat dan menjadi bahan untuk diperjuangkan melalui lembaga DPRD,” ujar H. Tarya Witarsya.

Ditegaskan kembali, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan dalam pembahasan program pembangunan Kabupaten Bandung, dengan tetap memperhatikan skala prioritas, kemampuan anggaran daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, sinergi antara masyarakat, pemerintah desa, pemerintah daerah dan DPRD sangat diperlukan agar program pembangunan benar-benar memberikan manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti menjadi program yang nyata dan memberikan manfaat bagi masyarakat memperjuangkan aspirasi demi kepentingan bangsa,” katanya.

Kegiatan reses juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi antara wakil rakyat dengan konstituen. Masyarakat diberikan ruang untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan yang terjadi di lapangan, sehingga DPRD memiliki gambaran yang lebih konkret dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.

H. Tarya Witarsya mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam pembangunan Kabupaten Bandung. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh elemen masyarakat.

Dengan dilaksanakannya reses masa persidangan III tahun sidang 2025-2026, berbagai aspirasi yang berhasil dihimpun diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan dalam pembahasan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bandung, khususnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. (Tik)

Cilegon, Banten

PT Asahimas Chemical (ASC) di Kota Cilegon, Banten, dikabarkan kembali akan menghadapi aksi unjuk rasa dari masyarakat sekitar pabriknya pada Selasa (18/8/2026) pekan depan.

Setelah dua kali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Pusat Asahimas Chemical di Jakarta. Kali ini, massa aksi yang kembali dikomandoi oleh LSM Per-MATA Banten itu akan menggeruduk pabrik PT Asahimas Chemical yang beralamat di Kelurahan Gunungsugih, Cilegon.

Pada aksi unjukrasa Selasa (18/8/2026) nanti, diketahui gerakan massa akan mendapatkan tambahan dukungan dari sejumlah elemen yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anyar Bersatu (FMAB) dari Kecamatan Anyar.

Elemen masyarakat yang akan bergabung dalam unjukrasa nanti, seperti dari Koperasi Gunungsugih Mulia, DPW Kesti TTKKDH Banten, IPSI, hingga Karang Taruna Kecamatan Anyar.

Berdasarkan surat pemberitahuan aksi yang ditandatangani Koordinator Lapangan Aliman, dan ditujukan kepada Kepala Kasat Intel Polres Cilegon, aksi dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai.

Dalam surat tersebut, LSM Per-MATA Banten menyebut rencana aksi merupakan tindak lanjut atas dua kali aksi unjukrasa dan surat somasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada pihak perusahaan, yakni Surat Somasi Nomor 008/Kep.-SS/per-MATA/VI/2026 tertanggal 2 Juni 2026 dan Nomor 009/Kep.-SS/per-MATA/VI/2026 tertanggal 15 Juni 2026.

Aliman menyatakan, unjukrasa kembali dilakukan karena tanggapan dan tindak lanjut dari perusahaan belum memenuhi hal-hal yang disampaikan dalam somasi tersebut.

“Berdasarkan tidak dipenuhinya tanggapan dan tindak lanjut perbaikan oleh pihak perusahaan dalam batas waktu yang ditentukan,” demikian salah satu poin dalam surat pemberitahuan aksi tersebut, dikutip Minggu (15/8/2026).

Adapun isu utama yang akan disampaikan dalam aksi antara lain dugaan pelanggaran dalam pengelolaan limbah industri, termasuk alokasi kerjasama pengelolaan limbah yang memiliki nilai ekonomis, seperti scrap logam, oli bekas, dan lain-lainnya.

Selain itu, massa aksi juga menuntut adanya keterbukaan dan kesempatan yang fair dalam hal persaingan usaha yang sehat bagi para pengusaha lokal.

LSM Per-MATA Banten juga meminta perusahaan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan persaingan usaha.

“Kami menjamin seluruh peserta akan menjaga keamanan dan ketertiban umum sesuai peraturan yang berlaku serta tidak melakukan tindakan yang mengganggu kepentingan umum,” dalam keterangan itu.

Limbah Ekonomis PT Asahimas Chemical Puluhan Tahun Dimonopoli Oknum

Aksi warga sekitar yang berlangsung terus menerus di PT Asahimas Chemical ini, diketahui masih menyoroti dugaan pelanggaran pengelolaan limbah dan monopoli oleh oknum pengusaha.

Pasalnya selama ini diketahui, mencuat dugaan limbah B3 maupun non-B3 pada PT Asahimas Chemical dikelola oleh perusahaan yang tidak memiliki izin.

Terlebih lagi masalah makin meruncing pada pengelolaan limbah yang bernilai ekonomis. Ternyata selama ini kerjasama pengelolaan limbah ekonomis di PT Asahimas Chemical itu dimonopoli oleh satu pihak tertentu.

Koordinator massa dari Perkumpulan Muda untuk Transparansi Data dan Fakta (Per-MATA) Banten, R. Mochamad Permana, menyebut monopoli kerjasama pengelolaan limbah ekonomis oleh oknum pengusaha lokal itu telah berlangsung lama melanggar aturan dan mengabaikan nilai-nilai keadilan untuk masyarakat.

“Sudah puluhan tahun, pengelola limbah ekonomis PT Asahimas adalah pengusahanya itu-itu saja, tanpa ada lelang yang transparan, dan bahkan pengusaha yang mengelola limbah itu tidak memiliki izin yang memadai sesuai peraturan lingkungan hidup,” ungkap Abah Permana kepada wartawan.

Abah Permana mengatakan, selama ini terungkap PT Asahimas Chemical menjual limbah ekonomis kepada pengusaha lokal tersebut dengan harga sosial yang sangat murah, namun hasil pengelolaan limbah tersebut tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar pabrik.

“Kami dengar informasi dan data, harga limbah dari PT Asahimas Chemical itu sengaja murah karena memang untuk mengakomodir program-program sosial dari keuntungan bisnis limbah ini. Tapi faktanya, puluhan tahun tidak mengalir nilai manfaat ekonomisnya kepada masyarakat,” ungkap Abah Permana lagi.

“Dan praktik ini sudah bertahun-tahun tanpa lelang. Pengelolaan limbah ini harusnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tapi selama dikelola oleh oknum kelompok pengusaha itu, kenyataannya nol besar,” imbuhnya.

Abah Permana menuntut kepada PT Asahimas Chemical agar menerapkan praktek persaingan usaha yang sehat dan berkeadilan.

“Dengan margin keuntungan yang besar untuk si pengusaha pengelola limbah itu, tapi kok puluhan tahun kegiatan usaha ini tidak pernah dilelang terbuka. Penerima manfaatnya hanya dimonopoli oleh pengusaha itu dan kelompoknya saja, masyarakat luas hanya dapat limbah polusinya saja. Ini ada apa sebenarnya? Kok bisa perusahaan dengan manajemen Jepang yang profesional mau didikte oleh oknum tertentu begitu saja,” tegasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari manajemen PT Asahimas Chemical mengenai rencana aksi pada pekan depan tersebut maupun tudingan yang disampaikan LSM Per-MATA Banten. (***)

Tangerang, Banten

PERUMDAM TKR (Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja) Kabupaten Tangerang terus mempercepat proses pemulihan layanan air bersih di wilayah Kosambi, Kabupaten Tangerang. Tim teknik lapangan diterjunkan untuk melakukan serangkaian penanganan pada jaringan perpipaan untuk memulihkan aliran sekaligus meningkatkan tekanan air secara bertahap, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Penanganan tersebut merupakan tindak lanjut atas gangguan aliran yang sebelumnya dirasakan sebagian pelanggan di wilayah Kosambi. Sejak menerima laporan dan hasil pemantauan di lapangan, PERUMDAM TKR melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi jaringan sekaligus menentukan langkah teknis selanjutnya.

Sejumlah pekerjaan dilakukan, mulai dari pengecekan valve jaringan perpipaan, pengukuran tekanan awal menggunakan pressure gauge, pelaksanaan test hole, hingga pengecekan aliran pada sejumlah titik jaringan. Tim juga melakukan rekayasa aliran jaringan perpipaan untuk membantu meningkatkan distribusi dan tekanan air menuju wilayah pelayanan terdampak.

Seluruh proses dilakukan secara bertahap dan terukur untuk memastikan pemulihan tidak hanya berlangsung sementara, tetapi dapat menjaga kestabilan distribusi air setelah proses normalisasi selesai.

Berdasarkan pemantauan terbaru di lapangan, air telah kembali mengalir ke wilayah terdampak. Meski demikian, tekanan air di beberapa titik masih berada dalam proses menuju kondisi normal seiring berlangsungnya penyesuaian aliran pada jaringan perpipaan.

PERUMDAM TKR memastikan tim teknik tetap berada di lapangan untuk memantau perkembangan tekanan dan kontinuitas aliran hingga kondisi pelayanan kembali stabil.

PERUMDAM TKR menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas ketidaknyamanan yang terjadi selama proses penanganan. Perusahaan juga mengapresiasi kesabaran serta dukungan masyarakat selama tim melakukan pekerjaan teknis di lapangan.

Dalam proses penanganan, koordinasi turut dilakukan bersama tokoh masyarakat dan unsur wilayah setempat. Kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dalam mempercepat penyampaian informasi sekaligus membantu pemantauan kondisi pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

PERUMDAM TKR berkomitmen untuk terus melakukan langkah-langkah teknis yang diperlukan hingga distribusi dan tekanan air kembali stabil. Pemantauan jaringan juga akan dilanjutkan sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan pelayanan air bersih bagi masyarakat Kabupaten Tangerang. (*)