Tangerang, Banten

Dampak kemarau panjang mengakibatkan sejumlah wilayah di Kota Tangerang mengalami krisis air bersih akibat mengeringnya sumur dan sumber air warga. Kondisi ini dialami oleh masyarakat di empat kecamatan, yakni Kecamatan Ciledug, Pinang, Larangan, dan Karang Tengah.

Menanggapi situasi tersebut, Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Benteng Kota Tangerang secara rutin mengirimkan armada tangki air bersih untuk memenuhi kebutuhan harian warga di wilayah-wilayah terdampak.

“Hampir setiap hari permohonan bantuan air bersih selalu datang dari masyarakat di empat kecamatan tersebut. Bahkan belakangan ini permohonan bantuan semakin sering seiring tingginya intensitas musim kemarau,” ujar Direktur Umum Perumda Tirta Benteng, Tommy Herdiansyah, Kamis (8/10/2026) saat berkunjung ke Sekertariat Pokja Wartawan Harian Tangerang Raya di Jl Perintis kemerdekaan Kota Tangerang.

Tommy menjelaskan, mayoritas permohonan bantuan air bersih berasal dari masyarakat non-pelanggan yang selama ini mengandalkan air bawah tanah.

“Selama ini warga di daerah tersebut memang belum mendapatkan pelayanan air bersih Perumda Tirta Benteng karena belum tersedianya jaringan perpipaan,” paparnya.

Saat ini, pihak perusahaan tengah menyelesaikan pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) serta memperluas jaringan perpipaan agar distribusi air bersih dapat segera menjangkau empat kecamatan tersebut.

Terkait keluhan mengenai kualitas air yang sempat keruh, Tommy menyampaikan bahwa hal itu disebabkan oleh penyusutan debit air baku di Sungai Cisadane akibat kemarau. Namun, langkah penanganan telah dilakukan melalui pengerukan sedimentasi di sekitar intake.

“Alhamdulillah, setelah pengerukan di sekitar intake dan proses pengolahan dilakukan secara optimal, kualitas air kembali normal dan layak pakai sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan,” tegasnya.

Di tengah upaya penanganan dampak kemarau dan peningkatan layanan, Perumda Tirta Benteng juga menggelar pertemuan berkala bersama insan pers dari Pokja Wartawan Harian Tangerang Raya untuk memperkuat sinergi dan mekanisme komunikasi publik.

Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Umum Perumda Tirta Benteng Tommy Herdiansyah, Kepala Satuan Kesekretariatan Perusahaan Budi Santoso, Kasi Humas Yayan beserta tim Humas.

Tommy menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan peran media sangat strategis sebagai jembatan informasi dua arah antara perusahaan dan masyarakat.

“Perumda Tirta Benteng tentunya membutuhkan sinergi dan kebersamaan dengan teman-teman media, pihaknya tentu tidak bisa berjalan sendiri. Informasi program dan pelayanan dapat tersampaikan, sementara kritik, saran, maupun laporan di lapangan dapat kami tindaklanjuti dengan cepat,” tutur Tommy. Pertemuan berkala ini rencananya akan dilaksanakan setiap tiga bulan sekali.

Sementara itu, Kepala Satuan Kesekretariatan Perusahaan Budi Santoso menyampaikan bahwa perusahaan menyiapkan jalur komunikasi yang terkoordinasi melalui Humas agar rekan media dapat memperoleh informasi resmi dari pejabat yang berwenang.

“Mekanisme ini bukan untuk menghambat kerja jurnalistik. Kami pada prinsipnya ingin selalu responsif, tetapi tidak reaktif. Setiap masukan dan pertanyaan perlu diklarifikasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kekeliruan informasi di masyarakat,” jelas Budi.

Ketua Pokja Wartawan Harian Tangerang Raya Mus Mulyadi menyambut baik langkah tersebut. Menurutnya, mekanisme konfirmasi merupakan bagian penting dari etika dan ketaatan pada prinsip jurnalistik.

“Ini bukan pembatasan kebebasan pers, melainkan upaya menjaga keberimbangan dan kehati-hatian. Wartawan tetap memiliki hak memberitakan, namun konfirmasi adalah kunci agar berita yang disajikan akurat dan tidak menimbulkan persepsi yang keliru,” tuturnya.

Kasi Humas Perumda Tirta Benteng Yayan menambahkan, bagian Humas siap menjadi penghubung yang aktif antara jurnalis dan manajemen perusahaan guna mempermudah akses informasi demi pelayanan publik yang lebih baik. (Rilis)

Tangerang, Banten

Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang resmi meluncurkan portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DPRD berbasis e-Legislation. Kehadiran platform digital ini menjadi langkah baru dalam mendorong keterbukaan informasi, memperkuat tata kelola legislasi, sekaligus membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Muhamad Amud, mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Tangerang, Sekretariat DPRD beserta seluruh jajaran dan tim yang telah mengembangkan portal tersebut.

Menurut Amud, transformasi digital dalam pengelolaan legislasi menjadi kebutuhan penting di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap akses informasi pemerintahan yang cepat dan terbuka.

“Pengembangan portal JDIH ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan dan fungsi legislasi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan fungsi DPRD, dan yang terpenting meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah,” ujar Amud saat acara peluncuran Portal JDIH DPRD Berbasis e-Legislation di Aula Wareng, Kamis 1 Oktober 2026.

Ia menilai masyarakat saat ini tidak hanya membutuhkan kemudahan dalam memperoleh informasi, tetapi juga membutuhkan ruang untuk terlibat secara langsung dalam proses pembahasan produk hukum daerah, khususnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).

Melalui portal tersebut, masyarakat nantinya dapat mengikuti perkembangan pembahasan Raperda sekaligus menyampaikan masukan terhadap materi yang sedang dibahas.

Amud juga menyampaikan bahwa pengelolaan JDIH DPRD Kabupaten Tangerang sebelumnya telah mencatat prestasi di tingkat Provinsi Banten. Pada Juni 2026, JDIH DPRD Kabupaten Tangerang memperoleh nilai 90 dengan predikat Istimewa atau kategori “AA”.

“Prestasi ini tentu membanggakan. Kita di Banten mendapat predikat Istimewa, artinya nilai tertinggi dalam pengelolaan JDIH. Namun demikian, prestasi ini tidak cukup. Kita dituntut untuk terus mengembangkan inovasi,” katanya.

Menurutnya, peluncuran portal berbasis e-Legislation harus menjadi momentum untuk mengembangkan sistem informasi legislasi yang tidak berhenti pada penyediaan dokumen hukum, tetapi juga mampu mendukung proses pembentukan peraturan daerah secara lebih efektif, transparan, terintegrasi, dan partisipatif.

Amud bahkan mendorong agar ke depan informasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dapat ditampilkan sejak tahap perencanaan. Dengan begitu, masyarakat dapat mengetahui lebih awal agenda legislasi yang akan dibahas DPRD dan memiliki kesempatan memberikan masukan.

“Misalnya ketika DPRD sudah menetapkan Propemperda tahun yang akan datang, ini juga bisa di-upload atau ditayangkan di portal, sehingga jauh-jauh hari masyarakat sudah mendapatkan dan memberikan masukan,” ujarnya.

Meski menyambut positif digitalisasi tersebut, Amud mengingatkan aspek keamanan siber tidak boleh diabaikan. Menurutnya, semakin terbuka sebuah sistem digital, semakin penting pula memastikan perlindungan terhadap data dan sistem yang digunakan.

Ia meminta Sekretariat DPRD melakukan evaluasi keamanan secara berkala dan memastikan sistem memiliki perlindungan yang memadai dari potensi gangguan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Jangan sampai pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab bisa masuk dengan mudah ke portal ini dan berbuat atau menayangkan hal-hal yang tidak baik, yang bisa merusak citra Pemerintah Kabupaten Tangerang,”ga tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, mengatakan portal JDIH DPRD berbasis e-Legislation bukan sekadar aplikasi baru, melainkan bagian dari perubahan cara kerja organisasi dalam mendukung pelaksanaan fungsi legislasi DPRD.

Soma yang juga menjadi mentor dalam proyek perubahan tersebut menjelaskan, portal itu merupakan bagian dari proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan 16 Tahun 2026 yang diarahkan untuk membangun ekosistem legislasi digital di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tangerang.

“Yang kita hadirkan pada hari ini bukan semata-mata sebuah aplikasi atau portal digital, tetapi lebih dari itu, ini merupakan bagian dari upaya melakukan perubahan cara kerja organisasi dalam memberikan dukungan terhadap pelaksanaan fungsi legislasi DPRD,” ujar Soma.

Menurutnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan. Masyarakat kini menginginkan informasi yang tidak hanya tersedia, tetapi juga mudah diakses, cepat diperoleh, transparan, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Karena itu, transformasi digital pemerintahan harus ditempatkan sebagai instrumen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Soma menilai portal JDIH tersebut memiliki peran penting dalam memperkuat tata kelola legislasi di Kabupaten Tangerang. Selain menyediakan informasi hukum, sistem itu dikembangkan dengan sejumlah fitur yang mendukung proses legislasi.

Di antaranya informasi hukum, transparansi Raperda, kanal partisipasi publik, dashboard legislasi, tracking Raperda, arsip digital, serta monitoring dan evaluasi.

“Partisipasi publik nanti ke depan bisa melalui sistem ini. Tidak perlu datang, cukup membuka portal JDIH ini saja,” kata Soma.

Ia menambahkan, kanal digital tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Raperda. Dengan demikian, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah untuk mengikuti proses legislasi tanpa harus selalu datang langsung ke kantor DPRD.

“Justru hari ini adalah awal dari fase berikutnya, yaitu bagaimana memastikan inovasi tersebut benar-benar menjadi perubahan yang melembaga dan memberikan manfaat nyata,” ujarnya. (*)

Serang, Banten

Sekretariat DPRD Provinsi Banten resmi meluncurkan E-Setwan, platform digital yang dikembangkan untuk mendukung pengelolaan informasi, administrasi, pengawasan, serta layanan publik di lingkungan Sekretariat DPRD, pada Senin, 28 September 2026.

Peluncuran E-Setwan menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi digital di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Banten.

E-Setwan sendiri mencakup beberapa fitur, termasuk E-Legislasi, E-Risalah, E-Bamus, E-Tamu dan layanan lain untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD Provinsi Banten.

“E-Setwan menggabungkan seluruh layanan, baik yang sudah tersedia maupun yang sedang dikembangkan di Sekretariat DPRD Banten,” kata Sekretaris DPRD Banten Subhan Setiabudi.

Ia juga berharap platform ini bisa menjawab kebutuhan masyarakat terutama terkait informasi yang dibutuhkan.

“Harapannya tentu platform ini bisa memperkuat pelayanan sekretariat DPRD baik terhadap masyarakat, maupun juga terhadap tupoksi DPRD,” lanjutnya.

Kehadiran platform ini juga diarahkan untuk memperkuat keterbukaan informasi dan memudahkan masyarakat dalam memahami peran serta fungsi Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan DPRD Provinsi Banten.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam pengembangan E-Setwan adalah integrasi data. Dengan pendekatan satu data, informasi kelembagaan dapat dikelola secara lebih terpusat sehingga mengurangi penyebaran informasi pada berbagai sistem atau kanal yang tidak terhubung.

E-Setwan diharapkan menjadi bagian dari proses transformasi digital Sekretariat DPRD Provinsi Banten, sekaligus memperkuat hubungan antara lembaga, aparatur, dan masyarakat melalui akses informasi yang lebih terbuka dan mudah dijangkau. (Rilis)

Bandung, Jawa Barat,

Saung Kreator Bersatu (SKB) terus mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui wadah kreativitas, pemberdayaan, dan kegiatan produktif. Kehadiran komunitas yang dipimpin Kang Imat sebagai Ketua SKB tersebut kini menjadi salah satu ruang bagi sekitar 150 orang di Kabupaten Bandung untuk mengembangkan potensi sekaligus menopang kehidupan mereka.

SKB Melesat tidak hanya menjadi tempat berkumpul para kreator, tetapi juga diarahkan sebagai wadah untuk membangun kemandirian ekonomi masyarakat. Berbagai kegiatan yang dilakukan anggota diharapkan mampu membuka peluang penghasilan baru, memperluas jaringan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan usaha dan kreativitas.

Menurut Ketua SKB Kang Imat, keberadaan komunitas tersebut berangkat dari keinginan untuk menciptakan ruang bersama yang dapat memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

“SKB ini kami bangun sebagai wadah untuk meningkatkan taraf hidup. Kami ingin teman-teman yang bergabung tidak hanya berkumpul, tetapi juga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan mereka dan keluarganya,” ujar Kang Imat.

Menjadi Wadah Pemberdayaan
Kang Imat mengatakan, sekitar 150 orang yang terlibat dalam kegiatan SKB memiliki latar belakang dan kemampuan yang beragam. Kondisi tersebut menjadi modal bagi komunitas untuk saling berbagi pengalaman dan membangun kerja sama.

Menurutnya, pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan hanya dengan memberikan bantuan sesaat. Yang lebih penting adalah menciptakan kesempatan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk berkembang secara berkelanjutan.

“Kami mencoba membangun pola kebersamaan. Yang punya kemampuan bisa berbagi dengan yang lain. Yang punya jaringan bisa membantu membuka akses, dan yang punya kreativitas bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai ekonomi,” katanya.

Ia menambahkan, SKB berupaya agar kegiatan komunitas tidak berhenti pada aktivitas sosial maupun kreativitas semata. Setiap potensi anggota diharapkan dapat diarahkan menjadi kegiatan yang memiliki nilai tambah.

Dari Kreativitas Menjadi Peluang Ekonomi Perkembangan teknologi dan media digital, menurut Kang Imat, memberikan peluang besar bagi masyarakat untuk memperkenalkan karya maupun produk mereka kepada khalayak yang lebih luas.

Karena itu, SKB juga mendorong anggotanya untuk memanfaatkan kreativitas dan perkembangan teknologi sebagai sarana membuka peluang ekonomi.

“Sekarang banyak sekali peluang. Kreativitas kalau dikelola dengan baik bisa menjadi sumber penghasilan. Tinggal bagaimana kita memberikan pendampingan, membangun jaringan dan membuat teman-teman percaya diri untuk mengembangkan kemampuannya,” tutur Kang Imat.

Ia berharap semakin banyak anggota SKB yang mampu memiliki penghasilan mandiri melalui kemampuan dan potensi masing-masing.

Membangun Kemandirian Bersama Bagi SKB, peningkatan taraf hidup bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kemampuan masyarakat untuk berdiri secara mandiri dan memiliki kesempatan berkembang.

Kang Imat menegaskan bahwa SKB akan terus mengedepankan semangat kebersamaan. Menurutnya, keberhasilan komunitas tidak dapat diukur hanya dari aktivitas organisasi, tetapi dari sejauh mana keberadaan SKB memberikan dampak kepada anggotanya.

“Harapan kami sederhana, SKB bisa menjadi wadah yang benar-benar memberikan manfaat. Kalau ada 150 orang yang bisa terbantu kehidupannya, kemudian mereka juga bisa membantu keluarga dan lingkungannya, tentu dampaknya akan semakin luas,? ujarnya.

Ia juga mengajak seluruh anggota untuk aktif mengambil bagian dalam berbagai kegiatan dan tidak hanya menjadi penonton.

“Kita ingin semua anggota punya peran. Jangan hanya menunggu, tetapi mari sama-sama bergerak. Dari hal kecil yang dilakukan bersama, mudah-mudahan bisa menjadi sesuatu yang besar,” kata Kang Imat.

Terus Mengembangkan Program
Ke depan, SKB berencana terus mengembangkan kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan dan produktivitas anggotanya. Penguatan jejaring, pengembangan kreative. (Tik)

Tangerang, Banten

Bandara Internasional Soekarno-Hatta menggelar Latihan Airport Emergency Exercise (AEE) dan Airport Contingency Exercise (ACE) 2026 pada Kamis (24/9), sebagai upaya memastikan kesiapan seluruh unsur dalam menghadapi kondisi darurat, response time yang cepat sekaligus menguji efektivitas koordinasi dalam penanganan hingga pemulihan operasional bandar udara.

Pelaksanaan AEE dan ACE merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan dan standar penanggulangan keadaan darurat penerbangan yang mengacu pada ketentuan Dokumen International Civil Aviation Organization (ICAO), serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 140 Tahun 2015 tentang Program Penanggulangan
Keadaan Darurat Keamanan Penerbangan Nasional.

Melalui pelaksanaan AEE dan ACE ini, terdapat tiga fungsi utama yang menjadi fokus pengujian, yaitu 3C: Command, Communication, & Coordination. Ketiganya menjadi bagian penting dalam memastikan setiap unsur dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara efektif, mulai dari pengambilan keputusan dan kendali operasi (Command), penyampaian informasi secara
cepat dan akurat (Communication), hingga keterpaduan tindakan antarunsur yang terlibat (Coordination).

Dalam latihan tersebut, disimulasikan dua kondisi darurat, yaitu kecelakaan pesawat di Runway 07L dan tindakan melawan hukum berupa penyanderaan di Central Corridor Terminal 1C.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan AEE dan ACE menjadi bagian penting dalam memastikan setiap unsur memahami peran dan tanggung
jawabnya ketika menghadapi situasi darurat.

“Keadaan darurat membutuhkan respons yang cepat dan terkoordinasi. Melalui latihan ini, kami memastikan setiap unsur terkait memahami perannya dan seluruh prosedur dapat dijalankan dengan baik ketika dibutuhkan,” ujar Heru Karyadi.

Penanganan melibatkan berbagai unsur, di antaranya Airport Rescue and Fire Fighting (ARFF),
Aviation Security (Avsec), Airside Operation, Landside Operation, Otoritas Bandara, Airnav Indonesia, Kepolisian, TNI, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK), Maskapai, serta sejumlah rumah sakit.

Pada skenario kecelakaan pesawat, penanganan mencakup respons awal, pemadaman dan
penyelamatan, evakuasi penumpang, penanganan medis, hingga pemeriksaan dan pemulihan fasilitas bandar udara. Sementara pada skenario tindakan melawan hukum berupa penyanderaan di Terminal 1C, rangkaian penanganannya meliputi pengamanan dan sterilisasi area, evakuasi pengguna jasa, penanganan korban, koordinasi dengan aparat penegak hukum, hingga pemulihan kondisi setelah situasi dinyatakan aman.

Manajemen Bandara Internasional Soekarno-Hatta menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan pengguna jasa selama pelaksanaan latihan. Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan
serta diupayakan agar tidak mengganggu pelayanan dan operasional penerbangan.

Melalui pelaksanaan AEE dan ACE 2026, Bandara Internasional Soekarno-Hatta terus memperkuat kesiapsiagaan dalam menghadapi berbagai kondisi darurat sekaligus memastikan penanganan dan pemulihan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. (Rilis)