Tangerang, Banten

Pagi cerah mengiringi pembukaan KD PERTIWI Cup 1 di Stadion Mini Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Turnamen sepak bola putri perdana di Banten ini berlangsung meriah dan lancar.

Turut hadir dalam acara, Ketua KONI Kabupaten Tangerang Eka Wibayu, Camat Kelapa Dua Dadang Sudrajat, Sekcam Dwi Candra, perwakilan Polsek Kelapa Dua, Koramil 02 Curug, MUI, Forum RW, para lurah se-Kelapa Dua, KNPI, Karang Taruna, Pemuda Pancasila, LPM, PMI, dan tokoh masyarakat lainnya.

Dalam sambutannya, Camat Dadang Sudrajat mengapresiasi inisiatif turnamen sepak bola putri pertama di Kecamatan Kelapa Dua. Ia menegaskan, “KD PERTIWI bukan singkatan Kang Dadang atau Kang Dwi, melainkan Kelapa Dua Park”.

Ketua KONI Eka Wibayu menyambut baik dan bangga atas terselenggaranya KD PERTIWI Cup. “Ini langkah awal yang penting untuk menjaring bibit pemain sepak bola putri di Kabupaten Tangerang. Saat ini pemain putri masih sangat langka di seluruh wilayah Banten,” ujarnya.

Acara pembukaan diawali upacara dengan khidmat, pengibaran bendera, menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, santunan anak yatim, lalu dilanjutkan kick-off pertandingan pertama.
Okta dan Angi , salah satu Pemian sari putri patriot Bekasi merasa senang dengan adanya kegiatan KD PERTIWI Cup.

Salah satu penonton warga bencongan, Bang Majid Mengucapkan terimakasih kepada panitia dan pemerintah kecamatan kelapa dua yang sudah mengadakan kegiatan dan meramaikan stadion mini kelapa dengan ada sepak putri , UMKM lokal yang sudah mendukung kelancaran acara hari ini dengan penuh ceria. (*)

Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Dalam upaya mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, Kapolsek Ciparay, AKP Sugiharto Rudi Hartono melaksanakan kegiatan dialogis dengan menyambangi warga RW 07, Kp. Cihonje Desa Mekarlaksana Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung Sabtu, 06/6/2026.

Dalam kegiatan tersebut, didampingi Kanit Intel Ipda Tatan Komara dan Bhabinkamtibmas, Kapolsek berdialog langsung dengan masyarakat guna menyerap aspirasi, mendengarkan berbagai keluhan serta memberikan imbauan terkait keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Warga diajak untuk terus meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan serta menjaga kerukunan antarwarga. Kapolsek Ciparay di terima langsung oleh Ketua Rukun warga,Titik Mulyana didampingi pembina RW Fajar Cahyana.
AKP Sugiharto Rudi Hartono menegaskan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga situasi yang aman dan kondusif.

Keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Pada kesempatan ini Kapolsek
Selain menyampaikan pesan kamtibmas, Kapolsek juga mengajak warga untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan potensi gangguan keamanan, tindak kriminalitas, maupun permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Kegiatan sambang dan dialogis tersebut mendapat sambutan positif dari warga RW 07. Masyarakat mengapresiasi kehadiran langsung Kapolsek yang dinilai dapat memperkuat komunikasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin hubungan yang semakin harmonis antara kepolisian dan masyarakat sehingga tercipta lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif di wilayah hukum Polsek Ciparay. (Tik)

Tangerang, Banten

Bandara Internasional Soekarno-Hatta bersama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta memperkuat sinergi pengawasan dan keamanan kawasan bandara melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Berbagi Pakai Akses Tampilan dan/atau Rekaman Hasil Pemindaian Barang serta Tampilan CCTV yang dilaksanakan pada 4 Juni
2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Kerja sama ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan pertukaran informasi antara pengelola bandara dan Bea Cukai guna mendukung upaya pencegahan, pengawasan, serta penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran kepabeanan dan penyelundupan melalui jalur udara.

Melalui kerja sama tersebut, kedua belah pihak dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi keamanan yang tersedia di kawasan bandara, termasuk akses terhadap hasil pemindaian barang dan sistem CCTV, sehingga proses monitoring dan tindak lanjut terhadap potensi pelanggaran
dapat dilakukan secara lebih cepat, efektif, dan terintegrasi.

Pada kesempatan yang sama, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe C Soekarno-Hatta
memberikan apresiasi kepada 23 personel Airport Security (Avsec) Terminal 2 dan Terminal 3
Internasional atas kontribusi dan dukungan mereka dalam membantu pengungkapan sejumlah kasus pelanggaran kepabeanan dan upaya penyelundupan melalui jalur udara.

Apresiasi tersebut diberikan kepada personel Avsec yang berperan aktif dalam membantu
pengungkapan 19 kasus yang ditindaklanjuti bersama Bea Cukai selama periode 14 Desember 2025 hingga 24 Mei 2026. Temuan tersebut meliputi upaya penyelundupan benih bening lobster (baby lobster) serta logam mulia/emas yang terdeteksi melalui proses pemeriksaan keamanan di
Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, menyambut baik
apresiasi yang diberikan Bea Cukai kepada personel Avsec sebagai bentuk pengakuan atas
profesionalisme dan sinergi yang telah terjalin dalam menjaga keamanan kawasan bandara.

“Keberhasilan pengungkapan berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi yang erat antara Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bea Cukai, dan seluruh stakeholder bandara memiliki peran penting dalam memperkuat pengawasan dan menjaga keamanan gerbang
utama Indonesia. Kami mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada rekan-rekan Avsec dan berharap hal ini semakin memperkuat semangat kolaborasi serta profesionalisme dalam
menjalankan tugas,” ujar Heru.

Menurut Heru, keberhasilan pengungkapan berbagai kasus penyelundupan tersebut
menunjukkan pentingnya sinergi antara pengelola bandara dan Bea Cukai dalam menjaga
keamanan kawasan bandara sekaligus melindungi kepentingan negara.

“Selama periode Desember 2025 hingga Mei 2026, kolaborasi antara Avsec dan Bea Cukai
berhasil membantu mengungkap 19 kasus yang berkaitan dengan upaya penyelundupan baby
lobster dan logam mulia. Capaian ini menunjukkan bahwa kewaspadaan personel di lapangan, yang didukung teknologi dan koordinasi antarinstansi, memiliki peran penting dalam menjaga
keamanan dan ketertiban di kawasan bandara,” lanjutnya.

Heru menambahkan bahwa penghargaan yang diberikan kepada personel Avsec merupakan bentuk apresiasi atas dedikasi, integritas, dan profesionalisme yang telah ditunjukkan dalam menjalankan tugas.

“Kami mengapresiasi rekan-rekan Avsec yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme, kewaspadaan, dan kualitas pelayanan dalam mendukung operasional bandara
yang aman, tertib, dan berstandar internasional,” tutup Heru.

Melalui kolaborasi yang semakin erat antarinstansi, Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan terus memperkuat perannya sebagai gerbang utama Indonesia yang aman, nyaman, tertib, dan berstandar internasional bagi seluruh pengguna jasa.
(Humas)

Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Masyarakat mendesak agar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN pusat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BPN Kabupaten Bandung.

Warga berharap ada perbaikan sistem pelayanan, apalagi sekarang serba online,namun harus dibarengi peningkatan profesionalisme pegawai, serta transparansi proses administrasi.

“Kalau ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap lembaga negara bisa runtuh. Padahal urusan pertanahan sangat penting bagi kepastian hukum masyarakat,” tegas salah satu tokoh masyarakat Kabupaten Bandung, JS kepada media.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah warga dan pemohon layanan pertanahan mengeluhkan kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung yang dinilai lamban, tidak transparan, dan tidak memberikan kepastian hukum.

Keluhan ini mencuat setelah beberapa warga mengaku dipingpong dari satu bagian ke bagian lain tanpa kejelasan proses dan batas waktu penyelesaian.

Salah seorang warga Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, SP (40) th mengaku telah mengurus sertifikat hilang tanah dan bangunan sejak awal 2024. Namun hingga kini, proses tersebut belum juga rampung.

“Saya sudah bolak-balik ke kantor BPN lebih dari sepuluh kali. Setiap datang selalu diarahkan ke loket yang berbeda. Kadang disuruh ke pengukuran, kehilangan, alih media lalu harus daftar online, lalu balik lagi ke loket pendaftaran. Tidak ada yang mau memberi kepastian,” ujar SP, Rabu 03/06/2026.

Hingga berita ini diturunkan, pihak BPN Kabupaten Bandung belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai keluhan tersebut. (Tik)

Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sejumlah warga dan pemohon layanan pertanahan mengeluhkan kinerja Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung yang dinilai lamban, tidak transparan, dan tidak memberikan kepastian hukum.

Keluhan ini mencuat setelah beberapa warga mengaku dipingpong dari satu bagian ke bagian lain tanpa kejelasan proses dan batas waktu penyelesaian.

Salah seorang warga Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, SP (40) th mengaku telah mengurus sertifikat hilang tanah dan bangunan sejak awal 2024. Namun hingga kini, proses tersebut belum juga rampung.

“Saya sudah bolak-balik ke kantor BPN lebih dari sepuluh kali. Setiap datang selalu diarahkan ke loket yang berbeda. Kadang disuruh ke pengukuran, kehilangan, alih media lalu harus daftar online, lalu balik lagi ke loket pendaftaran. Tidak ada yang mau memberi kepastian,” ujar SP, Rabu 03/06/2026.

Hal serupa juga dialami SR (37) warga Kecamatan Cimaung, yang mengurus pemecahan sertifikat jual beli keluarganya. Menurutnya, pihak BPN Kabupaten Bandung terkesan tidak memiliki sistem pelayanan yang tertata.

“Berkas saya sudah lengkap, tapi selalu dibilang masih kurang ini itu. Anehnya, tiap petugas memberi keterangan yang berbeda. Seolah-olah kami ini sengaja dipersulit,” keluhnya.

Warga merasa dipingpong, sejumlah pemohon menilai pelayanan BPN Kabupaten Bandung tidak ramah dan minim informasi. Banyak warga mengaku kebingungan karena tidak ada petugas yang secara khusus memberikan pendampingan atau penjelasan alur layanan secara jelas.

Warga bahkan menyebut mereka seperti “dilempar sana-sini” tanpa arah, sehingga waktu, tenaga, dan biaya terbuang percuma. Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya papan informasi yang memadai mengenai prosedur dan estimasi waktu penyelesaian.

Dampak Serius bagi Masyarakat
Akibat lambannya pelayanan BPN, sejumlah warga mengaku mengalami kerugian, baik secara ekonomi maupun hukum. Sertifikat yang tak kunjung selesai menghambat proses jual beli, pengajuan kredit perbankan, hingga penyelesaian sengketa tanah.

“Bank menolak proses kredit saya karena sertifikat belum jadi. Padahal usaha saya sangat butuh modal,” kata seorang warga lainnya. (Tik)